Dua Kepribadian Pangeran Kajiro

Dimuat Suara Merdeka
16, Desember 2012

Judul Buku: Taira no Masakado

Penulis: Eiji Yoshikawa

Penerbit: Kansha Books

Cetakan: I, Oktober 2012

Tebal: 635 Halaman

Dalam sejarah Jepang Timur, pada abad ke-10 menyisakan sebuah cerita hidup pangeran Shimosa yang fenomenal. Kojiro pangilan Masakado, sang pangeran dari Bando memiliki pengalaman hidup yang banyak membuat penasaran sebagaian orang. Sosok pangeran yang dikenal baik hati, gagah, dan perkasa menjadi tokoh legenda di Jepang sepanjang masa. Pasalnya, sebagai orang yang memiliki hubungan darah dari Kaisar Kanmu harus mengalami derita hidup. Kebahagiaan hidup pangeran muda ini, direnggut oleh pamannya pasca ayahnya meninggal dunia, ketika itu ia baru berusia 14 tahun, atau sekitar tahun 916 Masehi.

Peristiwa tersebut telah merubah jalan hidup Kojiro secara drastis, dari seorang pangeran muda kaya raya menjadi sosok yatim piatu yang miskin dan kerdil. Pangeran muda akhirnya dikirim pamannya ke Kyoto untuk menimba pengalaman hidup. Maka, berangkatlah Kojiro ke Kyoto, sebuah kota yang menjadi wujud nyata kebanggan klan Fujiwara yang saat itu tengah berkuasa. Demi untuk menopang kehidupannya, Ia bekerja menjadi pelayan kelas rendah di tempat kediaman Fujiwara no Tadahira, menteri kiri di pemerintahan.

Hidup di ibukota,  membuat Kojiro banyak memahami seluk beluk kehidupan kota dan mengetahui apa yang yang harus ia kerjakan.  Berada di kota, selama tiga belas tahun lamanya, banyak pelajaran hidup yang ia petik. Sekaligus, mengantarkan Masakado berkenalan dan bersahabat dekat dengan Yasaka no Fujito, pemimpin dari gerobolan pengacau Ibukota serta Fujiwara no Sumitomo, si penguasa Laut Selatan. Selain itu, ia juga bertemu dengan saudaranya dari Kunika, pamannya, Shigemori dan Tadamori.

 Setelah merasa cukup hidup di Ibukota, Kojiro merasa tak nyaman. Ia pun lantas memutuskan untuk kembali ke Toyoda, kampung halamannya di Bando. Sosok pangeran muda gagah perkasa siap untuk meneruskan pengabdiannya di kampung halamannya.  Tentu saja, kepulangannya menjadi pewaris bagi di wilayah Bando. Sesampainya dikampung halaman ia melihat dan merasakan kondisi yang telah banyak perubahan.

Terlebih, setelah ia mengetahui seluruh harta beserta keluarga,  dikuasai oleh ketiga pamannya; Kunika, Yoshikane, dan Yoshimasa yang mendapat wasiat untuk menjaga Kojiro dan adik-adiknya hingga dewasa kelak. Usaha mengembalikan kejayaan keluarga pun mulai dilakukan. Menurutnya, tugas pokok yang paling berat dalam hidup adalah bertanggungjawab kepada keluarga.”(hlm, 181) 

Bencana alam tidak seberapa justeru bencana perbuatan manusalah yang tak boleh dibiarkan, keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Demi mempertahankan wilayah dan kehormatannya, lantas spirit dalam jiwannya mulai dikibarkan. Ia pun menuntut, pamannya untuk mengembalikan semua harta peninggalanan ayahnya. Tak pelak, pamananya pun menudingnya tidak tahu berterimakasih. Ketegasan dan tak kenal kompromi Masakado terhadap pamannya memunculkan babak baru yakni,  Perang paman dengan keponakan pun akhirnya tak terhindarkan.

Sebagai pemimpin  yang dekat dengan rakyatnya membuat ia banyak  dicintai dan dihormati.  Kehiduapannya terasa sepi tanpa keberadaan wanita di sampingnya.  Lantas,  membuat Masakado jatuh cinta kepada Kikyo, putri perajin baju zirah yang pernah ditolong ayahnya. Cinta bersambut dan mendapat persetujuan kedua orangtua Kikyo. Ironisnya, tragedi baru terus mengintip. Dua putra Minamoto no Mamoru dari klan Hitachi Genji, tuan tanah di Dataran Bando, juga menginginkan Kikyo.

Dua putra Minamoto dibakar cemburu buta. Hasutan ketiga paman Masakado mendorong mereka untuk membuat gerakan yang memunculkan perang antarklan berkepanjangan yang selalu dimenangi Masakado. Tek pelak, perang antarklan pun berkembang menjadi pemberontakan, diiringi hembusan isu yang menyebut Masakado sebagai kaisar baru. Akhirnya, Soma no Kojiro Masakado meninggal dalam perang pada 14 Februari 940 M.

Menurut Eji Yoshikawa, masakado memiliki dua kepribadian, mirip sisi depan dan belakang perisai. Pada sisi yang satu sebagai pemimpin yang dengan ganas menaklukan kedelapan negeri Bando. Pada sisi yang lain, ia selalu dikuasai kegelesihan. Kehadirian buku  setebal 635 halaman ini,  membantu Anda mengenal jejak perjalanan hidup Taira no Masakado, sedari kecil hingga kematian menjemput. Selamat membaca!

Ahmad Faozan, pembaca buku tinggal di Yogyakarta

Menata Jiwa Membangun Bangsa

Judul Buku: Memanusiakan Manusia: Menata Jiwa Membangun Bangsa

Penulis:  Deny Thong et al

Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Jakarta

Tahun:  2011
Tebal: 429 halaman

Harga:Rp,75.000

Dewasa ini, masyarakat di suguhkaan dengan berbagai hal yang kurang menyenangkan seperti kasus penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, kenakalan remaja, korupsi, demonstrasi yang anarkisme dll. Mencerminkan, bangsa ini sedang sedang mengalami gangguan jiwa. Tentunya  membuat kerugian besar bagi bangsa ini, baik dari segi ekonomi, moral dan budaya. 

Padahal kesehatan jiwa merupakan pondasi utama dalam membangun manusia seutuhnya. Memang benar, masalah kesehatan jiwa tidak langsung dapat menyebabkan kematian seseorang terkecuali bunuh diri. Bukankah, melalui menata jiwa sama halnya dengan membangun bangsa?

Buku biografi Kusumanto(Bapak Psikiatri Indoneisa) ini, mencoba mengulas ide dan pemikirannya mengenai dunia Psikiatri. Sekaligus, membantu memahamkan masyarakat terhadap masalah-masalah gangguan jiwa. “Gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang tak jauh beda dengan gangguan fisik. Hanya saja gangguan jiwa menyerang psikologis atau perilaku seseorang pada fungsi sosial, psikologis, genetik, fisik/kimiawi atau biologis.”(hal, 11)

Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat awam mengenai peran psikiatri dalam menyembuhkan penyakit jiwa membuat masyarakat lebih memercayai dukun ataupun paranormal. Bahkan hal itu juga menjurus kepada pemahaman yang kliru yakni jika seseorang kurang sehat jiwanya kerap kali dikaitkan dengan hal-hal ghaib seperti, kerasukan setan atau di guna-guna. Sehingga tidak mungkin akan tertangani oleh tenaga ahli profesional seperti dokter Psikiatri. Semestinya, masalah kesehatan jiwa perlu dipahami, dicegah, dikenali sejak dini dan ditangani secara tepat.

 Ironisnya, hingga kini stigma dan perlakuan yang kurang manusiawi masih diperagkan oleh sebagian masyarakat kepada para penderita gangguan jiwa seperti pemasungan dan pengasingan. Mereka “para penderita gangguan jiwa” sering di asosiasikan sebagai orang gila serta menambah beban malu keluarga. Bahkan harus di asingkan dari kehidupan sosial masyarakat. Tidak sedikit diantara mereka diperlakukan dengan cara-cara kurang manusiawi seperi, pemasungan. Dengan anggapan untuk menyembuhkan kesehatan jiwanya. Bukankah, sebagai makhluk sosial siapapun pasti membutuhkan interaksi sosial?

Sesungguhnya, pemasungan adalah buah dari ketidakmampuan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan jiwa dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Ditengah kondisi kehidupan seperti sekarang ini, banyak sekali orang galau karena tidak tahan menghadapi gejolak dan tantangan kehidupan. Akhirnya, masalah kesehatan jiwa tidak tertangani dengan baik. Salah satu dampak gangguan kesehatan jiwa yakni, membuat seseorang tidak mampu menghadapi kehidupannya. Padahal, hal itu bisa di sembuhkan oleh dokter Psikiatri.

Semestinya peran psikiatri dalam kehidupan ini memiliki andil. Sehingga, berbagai penyakit kejiwaan manusia di dunia ini khusunya yang ada di Indonesia dapat tetangani. Konon, dalam catatan WHO lebih dari 40% negara di dunia tidak memiliki undang-undang mengenai kesehatan jiwa. Bahkan, 30% nya lagi negara-negar didunia tidak mempunyai program kesehatn jiwa.(hal,13) Penting sekiranya dalam jangka panjang UU kesehatan jiwa dan lembaga nasional dimiliki bangsa ini.

Kini, sungguh bangsa Indonesia membutuhkan pribadi-pribadi berjiwa pemimpin sejati yang mampu memberikan kontribusi nyata. Sekiranya penting  memajukan Psikiatri dan kesehatn jiwa. Bukankah, salah satu faktor masalah kesehatan jiwa tidak tertangani dengan baik oleh pemerintah yakni kurangnya kesadaran pemerintah? Pemerintah lebih berkonsentrasi pada cara menekan angka kematian ibu dan anak.

Hemat penulis, buku ini membantu memberikan sosialisasi dan edukasi mutlak kepada masyarakat mengenai masalah kesehatan jiwa. Sehingga, kedepan bagi penderita kesehatan jiwa tidak lagi menjadi korban sosial masyarakat seperti, pemasungan.  Selain itu, buku setebal 429 halaman ini juga merekomendasikan kepada para pemangku kebijakan, kalangan akademisi, psikiater praktisi di lapangan, baik dalam maupun lura negeri untuk mendukung perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu psikiatri dan ilmu yang terkait.

Oleh  Ahmad Faozan, Pembaca buku tinggal di Yogyakarta

Ulama Ditengah Modernitas

Judul:  Ulama dan Kekuasaan: Pengumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia

Penulis: Jajat Burhanudin

Penerbit: Naura Book

Tahun: 1, Juni 2012

Tebal: 481 halaman

Harga:Rp. 75.000

Dalam lintasan sejarah, ulama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Selain menjadi juru dakwah ajaran Islam dan menuntun umat, ulama juga ikut serta dalam membangun satu kekuatan sosial-politik yang menentukan arah perjalanan bangsa Indonesia. Bahkan, sebelum bangsa”Indonesia” ini terlahir  pada zaman kerajaan, ulama menjadi kelompok sosial utama yang terlibat dalam kehidupan istana kerajaan. Wajar, jika para raja memberikan jabatan tertinggi kepada para ulama seperti, sebagai penasihat kerajaan.

 Dibawah bendera Islam tradisional, ulama mampu mengetangahkan dan memberi rumusan baru yang relevan terhadap pemikiran dan praktik Islam, khusunya dikalangan kaum santri untuk di sesuaikan dengan situasi dan kondisi.Sehingga ulama mampu mempertahankan posisi penting dalam sendi kehidupan masyarakat, politik Indonesia, dan menjaga perannya dalam masyarakat Indonesia modern. Tentunya, melalui perjuangan panjang para ulama dalam melewati berbagai proses perubahan sosial politik dalam sejarah Indonesia bukan?

Buku yang merupakan Disertasi Jajat Burhanudin di Universitas Leiden, Belanda  ini, berusaha menelusuri upaya para ulama dalam membangun peran dan legitimasi sosi-intelektual dan budaya mereka di Indonesia. Menurut penulis, ulama memiliki fondasi kuat, baik secara kultural maupun sosial, yang membuat mereka mampu merespon berbagai perubahan di Hindia Belanda pada awal abad ke 20 hingga sekarang ini.

Misalnya, pada masa ketika Islam baru muncul sebagai sebuah ideologi politik yang mapan di kerajaan, dan ulama dilembagakan ke dalam kadi dan Syaikhul Islam, absolutisme raja memperoleh momentumnya dalam sejaah Indonesia. Pola hubungan ulama dan raja ini tetap terpelihara hingga panorama politik Nusantara berubah. Dalam konsep politik, ulama mampu menunjukan otoritas politik raja berbasiskan agama. Konsep  kedaulatan yang notabenya berasal dari bahasa Arab, “D, W, L,” dengan makna bergilir dan berganti. Kemudian, berkembang menjadi konsep politik Islam untuk menandai kekuasaan sebuah dinasti dan akhirnya sebuah kerajaan.(halaman 25) 

Salah satu ulama yang memiliki peran dan sumbangsih besar bagi umat, agama, dan bangsa Indonesia yakni, sosok KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Tebuireng. Selain dikenal sebagai Mahagurunya para ulama Nusantara, beliau juga memiliki jaringan intelektual Muslim di kancah internasional yang sangat luas. Mantan pendiri NU itu,  telah mempelopori pembentukan komunitas ulama yang sadar akan dirinya, diatas landasan yang memungkinkan mereka memasuki panggung intelektual dan sosial Hindia Belanda yang modern di awal abad ke-20. 

Konon, Hasyim Asy’ari sudah melahirkan 20.000  ulama lewat pesantrennya”Tebuireng”. Beliau juga mampu melibatkan ulama pesantren dalam kondisi modernitas Indonesia masa itu. Pasca, ketiadaan Hasyim Asy’ari perjuangan sosial politiknya dianjutkan kembali oleh keturunannya seperti Wahid Hasyim”Puteranya” dan Gus Dur”Cucunya”. Ditengah mencuatnya tokoh-tokoh pembaharu Muslim baru, “Intelektual Muslim” yang mempunyai agenda berbeda dengan para ulama, tentunya menjadi tantangan atas kepemimpinan para ulama sekarang ini. 

Pasalnya, para pemuka Muslim baru diakui maupun tidak kini telah mengambil peran aktifis dengan mengatasnamakan berbagai istilah keislmanan. Bahkan, juga telah memegang peranan penting dalam pembentukan wacana keIslaman di Indonesia kontemporer. Mengapa para ulama yang dikenal memiliki pengaruh sosial yang sangat kuat di masyarakat justeru menjadi tokoh dibalik layar saat ini?

Masuknya beberapa gerakan Islam radikal pasca jatuhnya Orde Baru pada Tahun 1998 seperti, di wakili oleh Fron Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad( LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Yang memperjuangkan Islam radikal dan mencita-citakan penerapan hukum Islam(syari’ah) di lingkungan sosial-politik Indonesia bertolak belakang dengan visi para ulama . Ironisnya, dakwah mereka banyak di gambarkan  masyarakat dengan wajah sangar dan garang, bukan melainkan dengan wajah Islam yang santun "Rahmatan lil alamin"sebagaimana yang di dakwahkan para ulama.

Selain itu, meskipun para pemuka Muslim kontemporer saat ini berhasil merebut  peran dan posisi penting dari para ulama, namun ulama masih memiliki kekuatan sosial politik yang tak bisa dikalahakan. Merujuk hasil hasil survei nasional yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat(PPIM) UIN Jakarta(2004-2006) membuktikan, bahwa ulama masih memiliki kedudukan yang penting di masyarakat.

Dari survei tahun 2004 dengan 1.880 responden hampir di seluruh wilayah Indonesia sekitar 44,6 persen responden masih sering mendatangi ulama untuk meminta nasihat. Dan hanya 12, 8 persen responden yang tak mendatangi ulama.  Sedangkan, Tahun 2006 jumlahnya meningkat, dengan 850 responden di seluruh wilayah yang bermayoritas Muslim Indonesia 63,9 persen responden diantarnya mengatakan sering meminta nasihat keagamaan kepada para ulama. 

Dengan demikian, ulama masih memegang peranan strategis dalam pembentukan religiositas umat Muslim Indonesia.  Tentu, menjadi sebuah gambaran sosial-politik Indonesia di masa depan bagi mayoritas penduduk Muslim Indonesia. Ditengah modernasi seperti sekarang ini, mengapa para ulama kini semakin meredup baik dalam dunia politik maupun akademis dalam menggulirkan wacana keIslaman modern?

Buku setebal 481 halaman ini, menggugah kembali para ulama untuk ikut serta menyelematkan bangsa ini, dari ancaman para pendatang baru yang berkoar-koar bersikeras mendirikan negara Islam. Dan, membimbing umatnya menuju kesalihan sosial. Bukankah, saat ini  juga dunia politik tanpa peran ulama sudah semakin berjalan tanpa arah? Selamat membaca!

  

Oleh  Ahmad Faozan, Pembaca buku, tinggal di Yogyakarta.

Menggugat Hegemoni Asing

Judul:  Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia

Penulis: Syamsul Hadi dkk.

Penerbit: Indonesia Berdikari

Tahun: 1, September 2012

Tebal: 288 halaman

Harga:Rp. 40.000

Beragam cara negara-negara asing menyelipkan berbagai kepentingannya di bumi pertiwi. Misalnya, dengan menggelontoran milyaran dan triluyan rupiah atas nama bantuan “hibah” mereka dapat mengambil keuntungan yang melimpah. Wajar, jika lembaga Asing seperti IDB, IMF, World Bank kini sukses menanamkan investinya di berbagai sektor. Ironisnya, bantuan modal dari Negara asing yang diberikan kepada pemerintah Indonesia justeru membuat bangsa ini semakin tersandera.

Jika pada masa Orde Baru, pihak asing masih terlihat  “elegan” karena mendorong perubahan paradigma berpikir tentang tatanan ekonomi. Sebaliknya, kini, di era reformasi peran lembaga keuangan asing seperti ADB, IMF, dan World Bank memegang peranan penting dalam mekanisme pinjaman luar negeri yang diperlukan bangsa Indonesia.  

Buku ini, mencoba membongkar fakta-fakta bagaimana kekuatan Asing mempengaruhi dan memainkan pengaruhnya kepada pemerintah Indonesia melalui jalan konstitusional. “Kudeta putih” secara legal formal tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan. Akan tetapi, secara subtansial keabsahannya mesti digugat dan terus dipertanyakan, mengingat misi kemerdekaan bangsa ini bukanlah melapangkan jalan kembali atau memfasilitasi kekuatan-kekuatan asing untuk kembali menjajah negeri ini secara konstitusional dan elegan.

Dalam situasi kehilangan rasa percaya diri itu, resep-resep yang ditawarkan institusi keuangan internasional yang sebenarnya mencerminkan kepentingan para pemodal di negara-negara maju dianggap sebagai kebenaran mutlak. Tak mengherankan, jika pada akhirnya bantuan asing saat ini menjadi buah simalakama bagi bangsa Indonesia.

Tak pelak, berbagai aturan perundangan di berbagai level kelembagaan, dengan substansi kebijakan yang sangat lengkap dan terperinci mampu dipengaruhi pihak Asing. Ironisnya, melalui  produk  parlemen banyak sekali peraturan undang-undang yang dihasilkan memiliki motif pengangungan terhadap lembaga Asing. 

Konon, sekitar 170 produk undang-undang sejak era reformasi dianggap antikonstitusi. Amendemen terhadap Undang-Undang Dasar dan munculnya berbagai undang-undang serta peraturan pemerintah yang diwarnai semangat liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi telah memberikan jalan seluas-luasnya bagi kekuatan-kekuatan asing untuk lebih mendominasi ekonomi Indonesia. “Hampir 85% produksi minyak mentah Indonesia dikuasai oleh Asing seperti, Amerika, China, Jepang, dan Eropa.” (hlm, 117)

Menurut Syamsul Hadi dkk, lembaga-lembaga Asing seperti, International Monetary Fund(IMF) World Bank(Bank Dunia), dan Asian Devloment Bank(Bank Pembangunan Asia) telah banyak memaksakan pelembagaaan nilai-nilai ekonomi neoliberal kepada negara-negara berkembang, khusunya yang terlanda krisis dan tergantung secara ekonomi kepada bantuan asing, melalui skema kebijakan yang secara detail dituangkan dalam berbagai dokumen dan kesepakatan yang melibatkan pemerintah indonesia.Tak pelak, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, pertamina harus membuka kran impor. Betapa mudahnya, negara ini jatuh dalam cengkraman asing?

 Salah satu contohnya yang digambarkan buku ini yakni, peran IMF dalam pembentukan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan” OJK”. “OJK kini menjadi semakin liberal dan cenderung mengarah kepada pengurangan kontrol negara dalam sektor keuangan dan mengurangi kewenangan Bank Indonesia atas kontrol sektor keungan.”(hlm, 67) Tentu saja, bangsa dan rakyat Indonesia yang menerima segala dampak kerugian bukan?  

Menurut penulis buku ini, maraknya investasi asing yang dilakukan perusahaan asing di dukung karena beberapa hal. Pertama, kapasitas finansial. Kedua, berpengalaman menghadapi regulasi lingkungan yang akurat, tekhnologi untuk ekspansi dan produksi. Keempat, transportasi di ladang minyak lama baru. Ditengah kondisi ekonomi bangsa ini yang terus memburuk dan hilangnya rasa kepercayaan semua elemen bangsa, membuat peran pihak asing semakin menguat. 

 Semestinya,  pemerintah sebagai eksekutif dan pihak legislatif sebagai oragan penting pembuatan undang-undang tidak bermain mata dengan investor asing dan juga negara-negara asing serta lembaga-lembaga internasional. Tanpa adanya kesungguhan untuk menginsyafi pentingnya kemandirian ekonomi bangsa, semua modus “kudeta putih” itu akan terus berjalan dari waktu ke waktu.

Sebagai kelebihan dari buku ini, yakni menggugah kesadaran kita semua untuk mendorong, eksekutif dan legislatif supaya berani melakukan perubahan. Tanpa adanya keberanian dari pemerintahan Indonesia saat ini, sudah pasti kemakmuran, kesejahteraan, dan maju hanya sebatas mimpi belaka.

 Jika dahulu pra kemerdekaan negara asing menggunakan senjata untuk menaklukan Indonesia. Sebaliknya, era reformasi seperti sekarang ini, lembaga-lembaga asing justru menggunakan cara-cara halus guna menjarah dan menguasai sumber-sumber alam bangsa Indonesia. Dengan demikian, buku ini amat berarti bagi masyarakat untuk membuka kejanggalan-kejanggalan terselebung yang selama ini tidak pernah terkuak. 

Melalui buku setebal 228 halaman ini, kita dapat melihat berbagai cara negara-negara Asing seperti Amerika, Jepang, Inggris, dan China menjarah kekayaan dari bangsa Indonesia, misalnya melalui jalur konstitusi.

Peresensi Ahmad Faozan, Pembaca buku tinggal di Yogyakarta